Sejarah singkat

Inspektorat Wilayah Kabupaten, itulah sejarah nomenklatur pertama kali dibentuk oleh pemerintah untuk aparat pengawasan fungsional pemerintah di Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Banjarnegara. Inspektorat Wilayah Kabupaten Banjarnegara dibentuk pertama kalinya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1979 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya.

Seiring dengan bergulirnya reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu mulai tahun 2001 Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya diatur dengan Peraturan Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Sejalan dengan itu, Inspektorat Wilayah Kabupaten Banjarnegara berubah nomenklatur menjadi Badan Pengawasan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan/Kantor Daerah Kabupaten Banjarnegara. Dalam kedudukannya Badan Pengawasan Daerah merupakan unsure penunjang Pemerintahan Kabupaten di bidang pengawasan, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sejalan dengan perubahan paradigm penyelenggaraan otonomi daerah, sebagaimana dimaksud dalam perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 199 yaitu dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka nomenklatur Badan Pengawasan Daerah dikembalikan lagi menjadi Inspektorat yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara yang tertuang dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 17 Seri D. Dijelaskan dalam  Perda tersebut bahwa kedudukanInspektorat merupakan unsur penunjang pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan secara tegas dinyatakan Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

2 Komentar (+add yours?)

  1. Bawasda
    Jul 29, 2012 @ 03:29:35

    koreksi : masih ada nomor Perda yang kosong itu.

    Balas

    • Admin
      Agu 01, 2012 @ 03:06:00

      Perda 8/2004…

      Balas

Tinggalkan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: